PENDAHULUAN
A. Malqashid al-syari’ah
Secara bahasa maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yakni maqasid dan al-syar’iyah.
Maqasid adalah bentuk jamak dari maqshad yang
berarti tujuan (goal). Syar’iyah secara
bahasa berarti jalan menuju sumber air, dalam pengertian ini dapat pula
dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Maqasid al-syariah menurut al-Fasi yakni tujuan
syariah dan rahasia-rahasia dibalik penetapan hukum oleh Allah. Maksudnya
disini adalah tujuan-tujuan umum (maqasid al-ammah).
Sedangkan rahasia hukum adalah maqasid al-khassah atau al-juz’iyah (tujuan
khusus dari penetapan suatu hukum). Tujuan umum syariah menurut al-Fasi yakni
membangun dunia, menjaga sistem kehidupan dan keutuhannya sesuai dengan
kebutuhan manusia serta melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka seperti
berbuat adil, keselamatan akal, pekerjaan, mendistribusikan kekayaan dan lainnya.
Ibnu ‘Asyur mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tujuan umum dalam
syariah yakni makna dan hikmah yang disimpulkan dari semua atau sebagaian
situasi penetapan hukum yang tidak hanya dapat disimpulkan dalam bentuk khusus
dari hukum-hukum syariah. Ibnu ‘Asyur selanjutnya menjelaskan bahwa al-maqasid
al-ammah antara lain meliputi perlindungan terhadap aturan, menarik
kemaslahatan, mencegah kerusakan, menegakkan kebersamaan antara umat beragama,
menjadikan umat lebih berdaya dalam bidang ekonomi dan lainnya. Sedangkan al-mawasid
al-khassah meliputi cara-cara legal untuk mewujudkan kemaslahatan
umat, atau memelihara kemaslahatan umum dalam interaksi khusus. Termasuk
didalamnya semua hikmah penetapan berbagai hukum dalam transaksi ekonomi.
Terkait dengan hal ini, al-Syatibi
membagi ijtihad menjadi dua bentuk, yakni ijtihadistinbati dan
ijtihad tatbiqi. Dalam kajian al-maqasid ijtihad istinbati dilakukan
untuk mengetahui secara teliti inti masalah yang dikandung oleh nash. Inti
permasalahan ini selanjutnya dijadikan tolak ukur terhadap suatu kasus yang
akan ditentukan hukumnya. Kemudian untuk menerapkan inti masalah (ide hukum)
yang terdapat dalam nash itu kepada suatu permasalahan yang konkrit, diperlukan
suatu bentuk ijtihad lain, yakni ijtihad tatbiqi atau disebut
juga dengan tahqiq al-manat (ilat). Ijtihad seperti inilah
yang berperan penting dalam mengantisipasi perubahan sosial disepanjang zaman
dan tempat.
Selanjutnya, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqasid.
Kata-kata itu ialahmaqasid al-syariah, al-maqasid al-syar’iyyah, dan maqasid
min syar’I al-hukm. Meskipun demikian menurut Asafri, walau dengan
kata-kata yang berbeda mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang
diturunkan oleh Allah SWT. Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut,
dapat dikatakan bahwa kandungan al-maqasid atau tujuan hukum
adalah kemaslahatan umat manusia.
Dalam diskursus pengembangan ekonomi Islam terdapat kajian yang menarik
menyangkut kemaslahatan, karena ia erat terkait dengan jurisprudensi Islam (ushul
fiqh). Pengayaan menyangkut kemaslahatan ini juga erat terkait dengan
tujuan yang hendak diwujudkan dalam sistem perekonomian yang islami yakni
terwujudnya al-maqasid.
Menurut Asmuni setelah menguraikan tiga pengertian
kata maqshad yang dikehendaki al-Syatibi, maka dalam ilmu al-maqashid yang diuraikan al-Syatibi mengandung tiga teori
ushul al-fiqh. Pertama, teori al-maqshudat yang
membahas makna-makna semantikal (al-madamin ad-dalaliyah) dalam
al-Quran dan Sunnah (al-khitab asy-Syar'i). Kedua, teori al-qushud membahas
tentang perasaan emosional atau kemauan dan keinginan (al-madamin
asy-syu'uriyah atau al-iradiyah). Dan ketiga,
teori al-maqashid yang membahas tentang pesan-pesan nilai dan
moral di dalam al-Qur'an dan Sunnah (al-madamin al-qimah li al-khitab
asy-syar'i).
Dalam studinya, al-Raisuni mengemukakan bahwa al-maqasid Syatibi
berdiri atas dua asas: pertama, kausasai atau enumerasi syari’ah (ta’lil)
dengan menarik maslahat dan menolak mafsadah. Kedua, al-maqasid sebagai produk induksi menjadi dasar
ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh nash dan qiyas.
Dalam aspek ekonomi, solusi dari semua permasalahan sosial ekonomi pasti
diinginkan oleh semua sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi kapitalis,
sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Kita dapat menjawab, tentunya jalan
masing-masing dari ketiga sistem itu akan berbeda satu dengan yang lain,
pertanyaan selanjutnya yakni sejauh manakah konsistensi dan efektivitas dari
masing-masing sistem ekonomi tersebut berjalan? Jika itu sistem kapitalis,
seberapa besar konsistensi sistem ini memperjuangkan sistem ekonomi berkeadilan
jika disatu sisi kita melihat adanya mekanisme yang menjembatani terbentuknya
sistem konglomerasi dan monopoli dalam segelintir orang yang bermodal? Jika ia
sistem sosialis, seberapa efektivitaskah sistem ini menuju perekonomian yang
sejahtera? Jika disatu sisi kita masih merasakan terkekangnya jiwa enterpreneuship?
Ruh sistem ekonomi Islam adalah keseimbangan (pertengahan) yang adil. Ciri
khas keseimbangan ini tercermin antara individu dan masyarakat sebagaimana
ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya, yaitu dunia dan akhirat, jasmani
dan ruhani, akal dan nurani, idealisme dan fakta, dan pasangan-pasangan lainnya
yang disebutkan di dalam al-Qur’an. Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya
masyarakat, terutama masyarakat lemah, seperti yang dilakukan oleh sistem
kapitalis. Juga tidak menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang
dilakukan oleh komunis, terutama Marxisme. Akan tetapi, keseimbangan di antara
keduanya, tidak menyia-nyiakan, dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui
batas dan tidak pula merugikan.
B.
UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN DAN TEORI
MAQASID AL-SYARI’AH
Sejak berdiri pada tahun 1992, perbankan syariah
terus berkembang Perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran
regulasi. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki
sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri
perbankan bertumpu pada kepercayaan (trus) masyarakat, sehingga
membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini mendeskripsikan peranan UU No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan
syariah. Setalah disahkan hingga Maret 2010. sistem perbankan syari’ah yang
menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu
usaha pokok dalam kegiatan perbankan syari’ah juga akan menumbuhkan rasa
tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya akan
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko
terjadinya kegagalan usaha. Dan di jelaskan pula dalam teori Maqasid
Al-Syari’ah dalam kaitanya dengan kesejatraan masyarakat, perbangkan dan
pemerintah.
Teori
Maqasid Al-Syari’ah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan
masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah
Allah SWT. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat didalam
Alquran adalah Allah SWT. Berdasarkan pemahaman tersebut maka akan muncul
kesadaran bahwa Allah SWT yang paling mengetahui berkenaan hukum yang
dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia dan
akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan
melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah, bila menginginkan
terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
Sedangkan pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penjelasan Umum UU No.21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan tentang fungsi disahkannya
peraturan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.
Kalau
kita mencermati isi Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Perbankan yang
diubah, maka telah dan membatasi kegiatan usaha bank, yakni: pertama, mengatur
kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank; kedua,
kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank
Perkreditan rakyat; dan ketiga, bank umum dapatmengkhususkan untuk
melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai
keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Kegiatan usaha yang
dijalankan oleh bank Umum lebih luas dari pada kegiatan usaha yang dijalankan
oleh Bank Perkreditan Rakyat, karena ada kegiatan bank umum yang dilarang untuk
dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat. Bagi bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dalam
melakukan kegiataan usahanya.
Karena
sifat yang berdasarkan syariah, maka produk-produk syariah bank konvensional,
yaitu diantaranya bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank.
Akan tetapi, jika ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi di antara bank
dengan pihak nasabah. Selain itu, produk-produ dari bank syariah harus
disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk
syariah memang ada counterpart-nya dalam prodik bank umum, sementara
yang lainnyaterasa asing sama seali. Bahkan, beberapa prinsip dalam perbankan
konvensional terpaksa dilarang dan ini memang merupakan konsekunsi dari
pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Di antara prinsip hukum
perbankan yang dilanggar oleh bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada
perusahaan lain yang dibiayainya sendiri menjadi pembeli barang modal barang
atau perdaganagn untuk perusahaan atau orang lain Pasal 6 Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa: “Usaha bank umum dalam
menyediakan pembiayaan dan/atau melalukan kegiatan usaha lain berdasarkan
prinsip syariah ditetapkan dengan ketentuan Bank Indonesia.“ Berdasarkan
ketentuan di atas, kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum dengan
menerapkan prinsip syariah, dirinci lebih lanjut dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR. Dikatakan Bank Umum
Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang
meliputi:
1. Menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan yang meliputi:
·
Giro berdasarkan prinsip wadiah;
·
Tabungan bedasarkan prinsip wadiah atau mudharabah;
·
Deposito berdasarkan prinsip mudharabah; atau
·
Bentuk lain berdasarkan wadiah atau mudharabah.
2.
Melakukan penyaluran dana melalui:
a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
·
murabah;
·
istisnah;
·
ijarah;
·
salam;
·
jual beli lainnya.
b. Pembiyaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
·
mudharabah;
·
musyarakah;
·
bagi hasil lainnya.
c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
·
hiwalah;
·
rahn;
·
qardh.
3.
Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga
pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlyimng
transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah;
4.
Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang
diterbitkan atas dasar prinsip syariah;
5.
Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasrkan prinsip wakalah;
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat surat yang
diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
berdasarkan prinsip wakalah;
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat
berharga berdasarkan prinsip wadiyah yad amanah;
8. Melakukan kegiatan
penitipan termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
9. Melakukan
penempatan dana dari nasabah kepada nasabah laian dalam bentuk surat berharga
yang tidak tercatat dibursa efek berdasarkan prinsip ujr;
10. Memberikan fasilitas letter of credit berdasarkan
prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadiah serta
memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah;
11. Melakukan
kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr;
12. Melakukan
kegiatan wali amanat berdsarkan prinsip wakalah;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank
Umum Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Selain melakukan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, bank Umum Syariah dapat pula:
1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
berdsarkan prinsip sharat,
2. Melakukan kegiatan pernyataan modal berdsarkan prinsip musyarakah
dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan
dengan syarat harus menarik kembali pernyatannya; dan
3. Melakukan kegiatan pernyataan modal sementara berdasarkan
prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan
pengurus.
Lahirnya
Perbankan di Indonesia dengan tujuan untuk kepentingan mengakomodir umat Islam
harus didukung dan dipertahankan. Namun dalam pelaksanannya harus diawasi
dengan ketat oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Sehingga kelahiran perbankan
syari’ah tersebut sesuai dengan tujuannya.
Perbankan
syari’ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya
berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan
dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba),
serta larangan untuk berinvestasi pada
usaha-usaha berkategori terlarang (haram).
Perbankan
Syari’ah Indonesia yang secara filosofis keberadaannya dengan menggunakan
konsep Muamalah Mudharabah sebagai dasar dan implementasinya
maka harus benar-benar dimamfaatkan umat Islam secara utuh dalam rangka
meningkatkan keimanan kepada Allah, RasulNya dan Kitab Al Aquran’an dan Hadist.
Sehingga umat Islam tidak terjerumus pada perbuatan riba yang sangat di larang
Allah SWT.
No comments:
Post a Comment